JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat percaya pengambilalihan kendali Partai Demokrat oleh Susilo Bambang Yudhoyono akan memengaruhi kinerjanya sebagai Presiden. Publik khawatir langkah SBY ini akan mengakibatkan tugas-tugasnya sebagai presiden tidak berjalan dengan baik.
Hal ini merupakan hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (17/2/2013). "Kekhawatiran ini tentu beralasan karena SBY selaku kepala pemerintahan wajib mengurusi tugas-tugas presiden, tapi di sisi lain menjadi ketua dewan pembina. Ini dibaca publik dan menjadi keresahan luar biasa," kata peneliti LSI Barkah Pattimahu.
Survei ini dilakukan dengan metode sampling (multistage random sampling) terhadap 1.200 responden di 33 provinsi pada 11-14 Februari 2013. Pertanyaan diajukan kepada responden melalui wawancara tanpa tatap muka, atau dengan menggunakan perangkat komunikasi jarak jauh. "Margin of error kurang lebih 2,9 persen," tambah Barkah.
Menurut hasil survei tersebut, katanya, sebanyak 68,42 persen responden merasa cukup khawatir atau sangat khawatir Presiden tidak fokus lagi menjalankan tugasnya. Sementara yang menyatakan tidak khawatir hanya 24,29 persen. Sedangkan sisanya, yakni 7,29 persen, mengaku tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan.
Barkah mengatakan, mayoritas responden yang merasa khawatir berasal dari kelas ekonomi menegah ke bawah serta masyarakat pedesaan. Rinciannya, sebanyak 78,79 persen dari kalangan ekonomi ke bawah merasa khawatir akan hal itu. Kemudian dari kalangan menegah ada 73,68 persen yang mengaku khawatir. Sedangkan dari kalangan menengah ke atas, sebanyak 62,67 persen mengaku khawatir tugas Presiden terbengkalai.
Mereka yang berasal dari tingkat pendidikan rendah pun, menurut Barkah, lebih banyak yang merasa khawatir. Dia juga mengungkapkan, para responden ini merasa khawatir tugas SBY sebagai Presiden akan terbengkalai karena mereka percaya dirinya tidak mampu menyelesaikan tugas partai dan tugas kenegaraan secara bersamaan.
"Kedua, konfik yang terjadi di internal Democrat, tidak serta-merta menyelesaikan persoalan tapi justru dianggap akan membuat ricuh internal sehingga publik tidak yakin ini akan memperbaiki elektabilitas Partai Demokrat," ujarnya.
Hasil survei juga menunjukkan, sebantak 91,77 persen responden berharap, di masa mendatang, Presiden tidak lagi terlibat mengurusi partai politik. Publik, kata Barkah, ingin agar loyalitas Presiden hanya untuk mengurusi kepentingan rakyatnya.
